Aceh Utara – Jajaran Pengurus DPD KNPI Kabupaten Aceh Utara, Rabu, 17 Juni 2020, melakukan audiensi dengan jajaran eksekutif dan legislatif Pemkab setempat untuk menanyakan langsung keseriusan pemerintah daerah untuk berkantor di Ibukota Lhoksukon.
Audiensi itu berlangsung di Oproom Setdakab Aceh Utara, Jalan T Hamzah Bendahara Kota Lhokseumawe. Dari jajaran KNPI di antaranya hadir Ketua DPD KNPI Aceh Utara Agus Hidayat Thaib, SE, didampingi oleh Sekretaris Zulfadhli, SHI, MH, Bendahara Adly Jailani, serta sejumlah pengurus lainnya
Dari jajaran eksekutif Pemkab Aceh Utara hadir Sekdakab Abdul Aziz, SH, MM, MH, Asisten I Dayan Albar, SSos, MAP, Kepala Bappeda Dr A Murtala, MSi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ir Azmi, MT. Sedangkan dari jajaran legislatif DPRK Aceh Utara hadir Anzir, SSos, dan Tgk Nazaruddin, SHI, MHum, keduanya dari Komisi IV DPRK Aceh Utara.


Ketua DPD KNPI Aceh Utara Agus Hidayat Thaib, SE, pada kesempatan itu mengatakan kehadiran pihaknya membawa aspirasi masyarakat Aceh Utara dan juga mewakili pemuda, khususnya mempertanyakan keseriusan Pemkab Aceh Utara untuk memindahkan operasional Kantor Bupati dan DPRK ke kantor baru yang ada di Landing Kecamatan Lhoksukon.
“Di bawah kami ada sekitar 96 OKP Aceh Utara, agar nanti dalam pertemuan ini kami harapkan kita ada suatu kesepahaman dan ada informasi yang akurat tentang pemindahan Ibukota Aceh Utara ke Lhoksukon, kami hadir kemari untuk menanyakan tentang rencana pemindahan Kantor Bupati dan DPRK Aceh Utara ke Lhoksukon,” kata Agus Hidayat Thaib.
Hal senada juga diungkapkan oleh seorang Wakil Ketua KNPI Aceh Utara Muhammad Hatta, MT. dikatakan tujuan silaturrahmi jajaran KNPI adalah untuk memecahkan masalah atau isu yang berkembang selama ini. “Harapan kami untuk dapat segera pemindahan Kantor Bupati dan DPRK Aceh Utara ke Ibukota Lhoksukon,” kata Hatta.
Pada kesempatan itu, Sekda Abdul Aziz, SH, MM, MH, sangat mengapresiasi kegiatan audiensi yang dilakukan oleh pengurus KNPI dengan Pemkab Aceh Utara. “Dilaksanakan pertemuan atau silaturrahmi pada hari ini semoga dalam silaturrahmi ini nantinya mendapatkan suatu kesepakatan antara adik-adik KNPI dengan Pemkab Aceh Utara, baik eksekutif maupun legislative,” ungkap Abdul Aziz.

Kepala Bappeda Aceh Utara Dr A Murtala, MSi, mengatakan pemindahan seluruh kantor Pemkab Aceh Utara ke Lhoksukon sampai saat ini belum terlaksana dikarenakan membutuhkan banyak hal, termasuk biaya. “Harapan kami saat itu biaya dibantu oleh pemerintah pusat, ternyata tidak ada. Perlu juga diketahui sebelumnya beberapa instansi sudah berkantor di Lhoksukon, antaranya Dinas PUPR, Dinas Perkim, Kesbangpol, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Dinas Pencatatan Sipil.”
Sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ir Azmi, MT, menjelaskan bahwa pembangunan Kantor Bupati dan DPRK Aceh Utara dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2016 melalui kontrak multiyear. Di dalamnya ada pekerjaan struktur, arsitektur, kelistrikan dan pekerjaan lainnya.
Pada tahun 2017 Aceh Utara mulai terjadi krisis keuangan. ”Pada tahun 2018 kita bayar utang punya tahun 2017, tahun 2019 kita usulkan lagi anggaran Rp 21 miliar, namun yang tersedia Rp 9 miliar,” jelas Azmi.
Ditambahkan Azmi, pada tahun 2020 pihaknya kembali mengusulkan anggaran Rp24 miliar, namun yang tersedia hanya Rp16 miliar. Kemudian karena realokasi anggaran terkait dengan wabah Covid-19, sekrang anggaran yang tersedia tinggal Rp14 miliar.


Saat ini, kata Azmi, kondisi Kantor Bupati sudah ihamper selesai, hanya tinggal dua lantai lagi belum ada interior. Sedangkan gedung DPRK belum ada sama sekali interiornya. “Dalam tahun ini sudah mulai lagi kita tender dan sekitar pertengahan Juli kita sudah selesai,” ungkapnya.
Asisten I Setdakab Aceh Utara Dayan Albar, SSos, MAP, mengatakan pada tahun 2019 Pemkab Aceh Utara sudah pernah membentuk tim dalam SK Percepatan Pemulangan ke Ibukota Kabupaten Aceh Utara. “Bahkan saat itu sudah sangat serius, namun ada beberapa kendala seperti yang disampaikan tadi baik anggaran maupun hal-hal lain, namun terjadi lagi bencana Covid-19. Sebenarnya bukan pemotongan anggaran, namun dana tidak ditransfer oleh pusat, baik DAU, Bagi Hasil dan lain-lain,” kata Dayan
Anggota Komisi IV DPRK Aceh Utara Tgk Nazaruddin, SHI, MHum, mengatakan pihaknya sudah sangat komitmen untuk berkantor di gedung DPRK baru di Lhoksuko. “Namun terkendala dengan berbagai hal, sehingga tertunda,” ungkap Tgk Nazar.

Kabag Humas Setdakab Aceh Utara
TTD
Andree Prayuda, S.STP, MAP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.